MAMUJU- Rencana Pj Gubernur Sulawesi Barat membangun pintu gerbang provinsi mendapat sorotan dari elemen perjuangan pembentukan provinsi.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Aksi Pembentukan Provinsi (KAPP) Sulbar Naharuddin menyebut belum pernah ada usulan tentang itu.
“Sejak terbentuknya Provinsi Sulbar Tanggal 22 September 2004 hingga saat ini diusianya 18 tahun belum pernah kami pikirkan apalagi mengusulkan kepada pemprov untuk bangun pintu gerbang provinsi di Paku dan di Suremana,” tandasnya.
Dia mengatakan, pembangunan pintu gerbang Sulbar tidak penting dan mendesak. Pintu gerbang tidak bisa mensejahterakan rakyat.
“Naif rasanya jika pintu gerbang berdiri dengan megahnya di tengah pemukiman kumuh dan penduduk miskin,” ucap Naharuddin.
Mantan Anggota DPRD Sulbar ini menyarankan pembangunan mestinya diarahkan untuk pembangunan kesejahteraan manusia, ekonomi, dan lingkungannya, bukan pintu gerbang.
“Saya pikir ini keliru dan tidak sejalan dengan cita cita perjuangan pembentukan Provinsi Sulbar,” tambahnya.
Masih Banyak Lebih Penting
Naharuddin menyampaikan, masih banyak lebih penting dan lebih mendesak yang mesti segera dilakukan di Sulbar sesuai kewenangan provinsi di masa transisi ini sebagaimana Pergub No. 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulbar Tahun 2023 – 2026.
Antara lain, penurunan angka stunting, angka pengangguran dan penciptaan lapangan kerja baru terutama di daerah daerah marginal, mengakselerasi tumbuh kembang pelaku UMKM, dan masih banyak lagi perlu segera diatasi oleh seluruh stake holders di Sulbar.
“Kami berharap pemprov Sulbar menghentikan sayembara dan pikiran membangun monumen mega tapal batas di daerah yang tingkat kemiskinan 11,60% dan IPM nya masih sangat rendah, lebih baik fokus pada isu isu yang lebih strategis yg terdapat di Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026,” imbuh Naharuddin. (*/SR)
