MAMUJU – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik melakukan pertemuan dengan masyarakat nelayan. Pertemuan berlangsung di rumah jabatan Gubernur, Minggu (28/08/2022).
Dalam pertemuan itu Pj Gubernur Sulbar menyimak berbagai permasalahan yang disampaikan para nelayan, antara lain adanya calo BBM, mahalnya biaya izin berlayar, serta pendangkalan laut.
Akmal Malik menyampaikan, pertemuan tersebut dalam rangka mendengarkan keluhan masyarakat nelayan terkait perizinan layar dan dugaan pungli yang tidak wajar sehingga sangat membebani perekonomian para nelayan.
“Saya mengapresiasi para anak muda Ini yang sudah menyampaikan dan memfasilitasi nelayan untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Di sini saya tidak mau menyalahkan siapapun, kita terima dulu semua masukan dan kita pelajari lebih dalam,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakan, setelah mempelajari dan mencermati secara seksama, ditemukan kendala kewenangan kebijakan yang tidak masuk pada ranah Pemprov Sulbar.
“Hal ini dinilai berat, namun saya ingin tahu siapa saja berwenang dan melakukan apa, siapa penanggung jawabnya, maka dari itu sebentar saya akan rapatkan dengan OPD yang terkait walaupun bukan wewenang Pemprov Sulbar, karena ini ranah Pemkab Mamuju dan Kementerian Perhubungan, kita juga ikutkan staf dari DKP Mamuju dan cari Solusi untuk masyarakat nelayan Sulbar,” pungkas Akmal Malik yang juga Ditjen Otda ini.
Basri, salah satu nelayan Mamuju menyampaikan berbagai permasalahan yang membuat mereka tidak dapat menikmati pendapatan mereka sebagaimana mestinya. Hal itu dikarenakan adanya calo BBM dan izin berlayar.
“Saya berharap kepada pemerintah, khususnya Pemprov Sulbar untuk dapat membangun salah satu tempat pengurusan surat-surat kapal di Mamuju. Selama ini petugas-petugas syahbandar melakukan pengurusan surat-surat kapal seperti kertas besar dan surat ukur di Makassar dan Palu, tidak pernah ada terbit di Sulbar,” bebernya. (frd/SR)
