MAMUJU – Akurasi data diperlukan untuk memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak bermasalah.
Hal ini dibahas Pemprov Sulbar saat menggelar rapat koordinasi proses penyaluran BLT di ruang rapat Rujab Gubernur Sulbar, Selasa (13/09/2022).
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan rapat koordinasi bertujuan untuk memastikan penyaluran BLT di enam kabupaten betul-betul memperhatikan akurasi data.
“Kita ingin mengkonsolidasi data, kita ingin mengantisipasi agar kejadian di provinsi lain terkait ketidakakuratan data bisa kita antisipasi dengan baik,” ujar Akmal Malik dalam rakor yang dilaksanakan secara virtual.
Karena itu, ia berharap setiap kabupaten mendata setiap keluhan dan berkoordinasi dengan kepolisian.
Akmal Malik menyampaikan pentingnya akurasi data agar tidak terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Sebab itu, mendorong program data desa presisi guna memastikan akurasi data setiap desa.
Hanya saja lanjutnya, atas keterbatasan anggaran sehingga program data desa presisi belum mampu menjangkau seluruh desa tahun ini.
“Andaikan data desa presisi kita bisa mencakup seluruh desa kita ini, tidak perlu ada kejadian soal kesalahan data,” ujar Akmal.
Dari hasil rakor, saat ini diketahui sejumlah kabupaten telah melakukan verifikasi data sebab beberapa permasalahan data ditemukan. Seperti di Kabupaten Mamuju masih ditemukan data penerima manfaat yang tidak sesuai petunjuk teknis penyaluran BLT.
Yakni, penerima manfaat tersebut sudah berstatus PPPK, keluarga penerima manfaat (KPM) ada yang sudah meninggal dunia, bahkan ada PKM berlatar aparat desa. (rls/SR)
