MIMBAR  

DISKUSI PUBLIK DAN DEKLARASI KAUKUS POLITISI BERSIH PROVINSI SULAWESI BARAT

DISKUSI PUBLIK DAN DEKLARASI KAUKUS POLITISI BERSIH PROVINSI SULAWESI BARAT

Tematik : Politisi Bersih, Demokrasi yang Beradab dan Masa Depan Sulawesi Barat

Kamis, 18 Januari 2024 Pukul 19:30 Wita, Warkop 89 Jln. Andi Makassau, Karema, Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Sejak berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia telah melalui berbagai dinamika dan dialektika kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang diwarnai dengan perubahan-perubahan. Berawal dari Rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Proklamator sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang telah meletakkan pondasi awal pembangunan bangsa ini bersama para founding father dan tokoh lainnya. Pada tahun 1966, Rezim Orde Lama tersebut kemudian berganti dengan Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada masa kepemimpinan Orde Baru yang identik dengan narasi dan wacana pembangunan tersebut kemudian mengambil kontrol penuh terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa ini, termasuk melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap aspirasi politik dan pembatasan kebebasan berpendapat. Kekuasaan Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun tersebut berakhir pada tahun 1998, dengan hadirnya gerakan masyarakat sipil yang dipimpin oleh para mahasiswa Indonesia yang menuntut perubahan, pembaharuan dan reformasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasca Reformasi, Indonesia memasuki suatu era baru kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Desentralisasi kekuasaan melalui pemberlakuan Otonomi Daerah yang memekarkan wilayah otonom baru ditingkat provinsi, kota dan kabupaten diseluruh wilayah Indonesia tidak hanya memberikan peluang dan pemerataan pertumbuhan ekonomi namun juga memberi spektrum politik yang lebih luas dan setara bagi seluruh warga negara. Kehidupan politik di Indonesia semakin baik dengan penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka. Pada pelaksanaan Pemilu tahun 1999, tercatat 44 Partai Politik menjadi peserta kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Namun, pasca Pemilu 1999 bermunculan kritik tajam terhadap banyaknya partai politik peserta pemilu tersebut tidak banyak menyumbangkan perbaikan terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara. Kehidupan politik pasca reformasi cenderung sekedar menjadi agenda electoral dan power sharing diantara elit-elit politik semata. Politik di Indonesia kembali terjerembab dan tereduksi sebagai rutinitas konstestasi politik yang tidak lagi menyuarakan dan mengartikulasikan hak-hak rakyat untuk membangun kehidupan bersama yang jauh lebih baik, berkeadilan dan menyejahterakan.

Hal ini menumbuhkan a priori dan sentimen negatif ditengah masyarakat terhadap praktik politik yang dianggap sekedar perebutan kekuasaan dikalangan elit politik. Dalam dua dekade terakhir, praktik politik ditengah masyarakat menyebabkan keterbelahan yang dikhawatirkan dapat mendorong perpecahan. Kondisi ini semakin diperburuk lagi oleh fakta bahwa tingginya kasus korupsi yang melibatkan para politisi, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Bangsa ini hampir kehilangan pemaknaan terhadap politik yang paling mendasar, yang dapat menjauhkan kita dari aktivitas politik, sementara tidak ada satupun dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang dapat lepas dari politik.

Muhaimin Faisal Foundation yang digagas dan dibangun dengan semangat sebagai aktivis masyarakat sipil, memilih mengambil sikap tegas dan berupaya tidak ikut larut dalam silang sengkarut politik nasional dan lokal dengan terus berusaha memperbaiki kultur demokrasi di akar rumput dengan mengajak para politisi partai politik yang masih tetap setia menjalankan praktik politik dan demokrasi yang sehat, cerdas, bersih dan beradab.

Atas kesadaran politik tersebut, Muhaimin Faisal Foundation berusaha untuk mendorong eksistensi para politisi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan tindakan dan kerja politik yang bersih dan sarat akan local values untuk memperkuat ke-Indonesia-an. Seturut dengan pemikiran tersebut, Muhaimin Faisal Foundation berusaha untuk menginisiasi sebuah program yang bertajuk Diskusi Publik dan Deklarasi Kaukus Politisi Bersih Provinsi Sulawesi Barat. Program diskusi terbuka yang mengangkat tema Politisi Bersih, Demokrasi yang Beradab dan Masa Depan Sulawesi Barat ini bertujuan untuk mendiskusikan gagasan politik dan agenda demokratisasi dari para politisi dan partai politik menjelang Pemilihan Umum tahun 2024. Diskusi Publik yang digelar pada hari Kamis, 18 Januari 2024, Pukul 19:30 Wita yang bertempat di Warkop 89 Kota Mamuju ini dimaksudkan untuk menakar peluang para Politisi Bersih dalam Pemilihan Umum di tahun 2024. Deklarasi Kaukus Politisi Bersih Provinsi Sulawesi Barat adalah bagian dari Upaya Muhaimin Faisal Foundation dalam membangun kesadaran politik publik terhadap pentingnya partisipasi dari masyarakat, khususnya kaum muda demi masa depan politik dan demokrasi di Indonesia. (adv/*)