MAMUJU – Inflasi di Provinsi Sulawesi Barat periode Februari 2024 masih di titik aman. Jika dibanding inflasi nasional, Sulbar masih terbilang rendah.
Ini dikemukakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Gunawan Purbowo pada kegiatan Obrolan Santai Bank Indonesia Bareng Media (OSBIM), Rabu (27/3/2024).
Menurut Gunawan, inflasi Sulbar 2,22 persen. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 2,75 persen. Nilainya terpaut 0,53 persen.
“Inflasi Sulbar masih rendah dibanding inflasi nasional. Relatif bagus, kemarin itu di 2,22 persen, sementara nasional 2,75 persen ” jelasnya.
Karena itu, Gunawan meminta agar masyarakat tidak boros pangan dan panic buying sebagai alternatif untuk menekan tingkat inflasi tersebut.
Dia menjelaskan, jika menghitung Mamuju saja, angka inflasi Sulbar akan cenderung lebih rendah. Inflasi Mamuju di periode yang sama hanya sebesar 1,63 persen.
Tahun ini Majene juga menjadi kota Indeks Harga Konsumen (IHK). Sementara pada periode yang sama, inflasi Majene justru naik signifikan. Angkanya mencapai 2,59 persen.
“Memang untuk tahun ini Majene sudah mulai dihitung. Kalau cuma menghitung Mamuju seperti tahun sebelumnya, mungkin lebih rendah lagi. Mamuju 1,63 persen, Majene 2,59 persen. Jadi kalau dihitung kombinasinya itu di 2,22 persen,” jelas Gunawan.
Untuk mencegah laju inflasi, KPwBI Sulbar akan serius memberikan perhatian kepada dua kabupaten ini, yakni Mamuju dan Majene. Pasalnya bulan ini dianggap berisiko.
Gunawan mengurai penyebabnya, antara lain harga beras yang memang mengalami kenaikan secara nasional, sementara permintaan masyarakat meningkat di bulan suci ramadan dan hari raya Idul Fitri.
Penyebabnya, kata Gunawan, harga komoditas beras secara nasional memang meningkat. Ditambah lagi permintaan masyarakat di bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri juga akan bertambah.
Sehingga, KPw BI Sulbar telah melakukan sejumlah koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun instansi vertikal lainnya.
Mulai dari fasilitasi distribusi pangan langsung ke pasar, Gerakan Pangan Murah serta program lainnya. Di mana, seluruh kegiatan itu berkoodinasi langsung dengan Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Dinas Perdagangan Sulbar, dan Perum Bulog.
“Hal tersebut untuk menjaga pasokan supaya masyarakat mengetahui bahwa pasokan ada. Jadi tidak memicu belanja berlebihan yang bisa menimbulkan peningkatan inflasi,” tandas Kepala KPw BI Sulbar ini. (*)
