MAMUJU – Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh meminta pemda di enam kabupaten bekerjasama persiapkan program siaga bencana.
Zudan menjelaskan, berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Provinsi Sulawesi Barat peringkat pertama memiliki tingkat risiko bencana tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan skor nilai 166,49 (2020), 164,85 (2021) dan 165,23 (2022).
Berdasarkan penghitungan nilai IRBI oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020 hingga 2022.
“Nilai indeks risiko di tingkat provinsi ini merupakan rata-rata dari nilai indeks risiko kabupaten. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana,” terang Zudan, Jumat (8/9/2023).
Olehnya itu, Zudan meminta kepada pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat untuk bekerjasama dalam upaya menurunkan nilai indeks risiko bencana dengan meningkatkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan dan atau peningkatan kapasitas.
Selain itu, pemerintah kabupaten wajib memiliki peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Penaggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi, Sistem komando penanganan Darurat Bencana (SKPDB), membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), membentuk TRC (Tim Reaksi Cepat) lintas OPD, dan mengisi laporan IKD (Indeks Ketahanan Daerah) dan melaporkan ke BNPB melalui BPBD setiap tahun.
Kalaksa BPBD Sulbar, Amir Maricar mengatakan, pemprov telah menetapkan SK Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sejak 30 Agustus dan berlaku hingga 30 Maret 2024. Selain itu membentuk satgas untuk kesiapan pendirian posko siaga bencana di Sulbar.
Kata Amir, status ini sewaktu-waktu dapat berubah melihat situasi kebencanaan di Sulbar.
“Kalau memang sering terjadi bencana status ini kami tingkatkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat,” tandasnya. (rls)
