MAMUJU – Upaya melakukan transformasi kesehatan Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar rakor serta penandatanganaan nota kesepahaman (MoU) bersama Kementrian Kesehatan.
MoU terkait Jejaring Layanan Pengampuan Prioritas antara RS Pengampu Nasional dengan Pemerintah Provinsi Sulbar untuk peningkatan layanan kesehatan di seluruh Rumah Sakit Provinsi Sulbar, Rabu (13/9/2023).
Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penandatanganan yang dilakukan melibatkan 11 rumah sakit pengampu, dapat menjadi langkah konkrit untuk peningkatan layanan kesehatan.
“Dengan kerjasama ini berharap semua Rumah sakit di Sulbar baik di regional dan kabupaten bisa cepat maju, termasuk penyediaan alat dan dokter spesialis obat dan perangkat yang ada,” kata Zudan.
MoU juga untuk mengembangkan program jejaring pengampuan layanan 10 penyakit prioritas (jantung, kanker, stroke, ginjal, DM, gastrohepatologi, maternal neonatal, tuberkulosis, infeksi emerging dan jiwa), dengan tujuan utamanya adalah bagaimana Rumah Sakit dapat setara dengan rumah sakit lainnya.
“Ini kita juga kerja sama dengan Rumah Sakit jiwa dr Marzoeki Mahdi untuk bagaimana kita bisa memiliki RS jiwa itu kita konkrit agar bisa memiliki itu,” kata Sestama BNNP itu.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen melakukan pemenuhan dokter spesialis dan pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit. Ia telah memerintahkan Kepala Dinas untuk bersurat ke Kementerian Kesehatan terkait permintaan penyediaan beasiswa dokter spesialis.
“Saya sudah perintahkan kepala Dinas Kesehatan untuk permintaan untuk bersurat langsung kepada Pak Mentri Kesehatan karena disana ada program penyediaan dokter baik dokter spesialis dan dokter umum termasuk beasiswa,” ucap Zudan.
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, dr Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan sebagai pembina wilayah diharapkan kolaborasi bersama provinsi dan kabupaten untuk peningkatan layanan kesehatan di Sulbar.
“Ini juga dirangkaikan dengan kerjasama rumah sakit pengampu dan Pak menteri kesehatan ingin rumah sakit daerah punya kemampuan untuk menangani penyakit yang banyak angka Kematian,” kata dr Maxi.
Dengan adanya kerjasama yang dilakukan, ke depan diharapkan tidak ada lagi rujukan keluar daerah, lantaran terpenuhinya kebutuhan layanan kesehatan yang baik di seluruh Rumah sakit yang ada di Sulbar. (rls)