JAKARTA – Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI), Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Kamis (22/06/2023).
Zudan menyebut, pertemuan itu membahas perkembangan desa di seluruh Indonesia dan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Majene.
“Dalam rangka pilkades ke depan terjadi penundaan di Kabupaten Majene, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen Pemdes, penundaan itu ada batasan-batasan waktu dan cara-caranya,” sebut Zudan saat diwawancarai.
Selain itu, kata Zudan, dalam pertemuan juga membahas Program Desa dan Kelurahan (Prodeskel) tentang data desa dan kelurahan yang menjadi program Kemendagri RI.
“Kita mendukung sekali bagaimana pengembangan data di Prodeskel yang akan dikembangkan secara masif di Sulbar nantinya,” ujar Sekretaris BNPP RI itu
Sementara itu, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI, Eko Prasetyanto Purnomo Putro, mengemukakan, pilkades dapat terlaksana jika digelar sebelum 1 November 2023.
“Jika terlaksana setelah waktu itu, tentunya tidak dapat lagi dilakukan sebab telah memasuki rangkaian pilkada serentak 2024 dan pemerintah daerah harus fokus pada rangkaian pilkada itu,” urainya.
Eko Prasetyanto mengingatkan para calon kepala desa bahwa proses pilkades di daerah masih menyisakan waktu sebelum 1 November 2023 ke depan. Untuk itu, ia berharap waktu yang ada harus segera dimaksimalkan.
“Kita harus ikut perintah dari pemerintah, di 2024 tidak boleh ada pilkades dikarenakan sudah memasuki rangkaian pilkada. Jadi pilkades hanya bisa dilakukan di 2025,” katanya.
Turut hadir pada pertemuan itu, Plt Kepala Penghubung Sulbar, Muji, dan Kepala Seksi Protokol Penghubung Sulbar, Zulkifli. (rls)
