MAMUJU – Pemprov Sulawesi Barat berada di posisi ketujuh nasional terkait serapan anggaran tahun 2022.
Hal ini terungkap dalam Rapat Evaluasi APBD 2022 dan persiapan anggaran tahun 2023 yang dipimpin Sekda Provinsi Sulbar, Muhammad Idris DP, Kamis (05/01/2023).
Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Sementara Gubernur Sulbar tersebut, Idris menyampaikan total serapan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik mencapai 94,48% atau Rp.1,98 triliun dari total anggaran Rp.2,084 triliun.
“Alhamdulillah kita berhasil berada pada urutan ke-7 nasional dengan serapan anggaran sebesar 94,48% atau Rp.1,986 triliun dari Rp.2,084 triliun,” kata Idris ketika diwawancara.
Namun, menurutnya, terdapat beberapa catatan yang akan menjadi fokus perhatian yaitu masih adanya keterlambatan OPD mempersiapkan dokumen perencanaan yang baik, metode pengadaan barang dan jasa juga harus lebih cepat dan maksimal.
Lebih jauh Idris mengatakan, beberapa perencanaan anggaran dan belanja daerah di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 ditargetkan masuk lima besar secara nasional. Mengingat anggaran yang dikelola Sulbar dinilai tidak terlalu besar.
Karena itu Sekprov Sulbar berpesan kiranya serapan anggaran Sulbar akan kembali dicapai sesuai target sepanjang seluruh OPD bekerja maksimal dan lebih serius memberi manfaat kepada masyarakat secepat mungkin.
“Kita ingin supaya di bulan Maret semua dokumen sudah tidak ada lagi yang diperbaiki, semuanya sudah harus rampung,” pungkasnya.
Kepala BPKPD Sulbar, Amujib, meminta kepada para pimpinan staf dan jajaran kiranya tidak lagi menerima laporan secara verbal maupun manual. Namun, melakukan kontrol by system sesuai target capaian.
“Sebenarnya pertanggal 30 itu kita berada di posisi keenam, namun beberapa daerah melakukan konsolidasi perbaikan sehingga secara persentase saat ini kita berada di posisi ketujuh, saya ingat sekali pas tutup buku itu kita berada di posisi keenam jauh meninggalkan Sulsel,” beber Amujib. (*)
