MAMUJU – Provinsi Sulawesi Barat berhasil menduduki peringkat kelima hasil Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 periode Agustus secara nasional.
Hal ini terungkap dalam Rakor Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, Rabu (04/01/2023).
“Alhamdulillah Sulbar masuk ke posisi lima besar penanganan konflik sosial 2022 secara nasional, di mana ukurannya itu mencakup subtansi dari berbagai kerawanan konflik dengan indikator utamanya mengidentifikasi konflik sebelum terjadi,” kata Idris.
Menurutnya, terdapat enam identifikasi sumber konflik sosial di Sulbar, yaitu adanya ketimpangan pembangunan dan kemiskinan, berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya, hubungan antar umat beragama intern umat beragama, antar suku dan antar etnis, sengketa lahan dan batas wilayah, sengketa sumberdaya alam antar daerah, masyarakat dan antar masyarakat dengan pelaku usaha serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang di masyarakat.
Lebih lanjut Idris menyampaikan, terdapat empat rekomendasi penanganan di antaranya meningkatkan sinergitas tim di PKS dan melibatkan masyarakat, tokoh adat, suku, agama dalam pencegahan konflik.
Ditindaklanjuti dengan mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi kemudian melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini, serta merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
“Saya minta kepada tim penanganan Sulbar, kita tidak boleh turun dari peringkat lima, tetapi harus naik lagi dan substansinya harus tertib administrasi, disiplin dalam penyusunan rencana aksi dan juga bisa menyampaikan informasi dengan sebanyak mungkin,” ujar mantan Kepala LAN Makassar itu.
Kepala Kesbangpol Sulbar, Amri Eka Sakti melaporkan, harapan dari pertemuan tersebut ialah mendudukkan dan merumuskan inventarisir berbagai persoalan yang akan dituangkan dalam satu rumusan yang resmi.
“Saat ini kita mengakomodir semua penyampaian dari hasil rapat terkait penanganan konflik, kita akan melakukan pemetaan dan segera melakukan konsultasi bersama tim sehingga berbagai permasalahan termasuk penanganan yang tumpang tindih dapat dilakukan perbaikan secara lengkap,” beber Eka
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulbar, perwakilan Polda Sulbar, Perwakilan Korem 142 Tatag, Wakabinda Sulbar, dan para Kepala OPD Pemprov Sulbar. (*)
