MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat hari ini menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Manakarra (HMM) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Selasa (5/11/2024).
Mahasiswa yang tergabung dalam HMM menyampaikan tuntutan mereka kepada DPRD agar segera menindaklanjuti temuan dugaan kekurangan volume pada paket pekerjaan anggaran tahun 2023. Mereka menyebut ada dua OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan, HMM meminta Kepala Inspektorat Sulawesi Barat dicopot.
Unjuk rasa diterima oleh Dr Hj St Suraidah Suhardi, SE, MM didampingi Murniati, A Nurul serta Resky Irmayani.
Para mahasiswa berorasi dan menyampaikan sejumlah alasan yang menjadi dasar tuntutan mereka, terutama terkait dengan dugaan kinerja Kepala Inspektorat yang dianggap kurang transparan dan tidak optimal dalam menjalankan tugas serta fungsi pengawasan. HMM juga menyoroti berbagai permasalahan yang dinilai dapat menghambat jalannya pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat.
Mendasari permasalahan tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Barat membuat rekomendasi kepada Pj Gubernur Sulawesi Barat yang ditandatangani oleh Wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Munandar Wijaya selaku penerima awal unjuk rasa.
Pertama, meminta kepada Pj Gubernur Sulawesi Barat untuk mengevaluasi Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terkait tuntutan Himpunan HMM Sulawesi Barat yang menyebutkan adanya dugaan temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kedua, terkait laporan dugaan temuan data-data dari HMM Sulawesi Barat untuk mengevaluasi APIP Sulawesi Barat. (Ros-Anthy/humas dprd)
