MAMUJU – Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulbar menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulbar. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan dukungan dan peran seluruh pihak.
Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan ini saat membuka kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Efektivitas Pelaksanaan Penerapan SPM Pendidikan Regional Sulawesi di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu (5/6/2023) malam
Zudan menjelaskan, untuk menuntaskan persoalan ATS diperlukan keberanian melakukan revolusi APBD. Artinya, sudah saatnya merubah mindset mengarahkan setiap program dan penganggaran dalam APBD.
Ia menyebut pendekatan yang dibutuhkan adalah affirmative policy dan affirmative action.
“Tindakan dan kebijakan dalam APBD itu yang harus kita revolusi. Misalnya di tempat kita ini salah satu penyebab anak tidak sekolah itu adalah karena sulitnya akses maka perlu ada mobil-mobil kayak bus umum itu di sekolah,” kata Zudan.
Begitu juga dalam perbaikan kualitas guru melalui pemberian beasiswa untuk S1, S2 dan S3, serta pelibatan 29.000 ASN mengintervensi 23.000 anak stunting di Sulbar, 48.000 ATS, serta terlibat dalam mengedukasi masyarakat tidak melakukan kawin muda.
“Jadi menyusun APBDnya diarahkan untuk penguatan IPM. Kita sentuh dulu manusianya,” kata Sekretaris BNPP itu.
Terkait ATS, menurut Zudan intervensi yang dilakukan dapat mengurangi 50 persen dari angka ATS Sulbar saat ini.
“Kalau bisa kita dorong sampai dengan di bulan Desember itu bisa 50 persen masuk sekolah, itu sudah luar biasa.Tapi perlu dukungan dari semua kabupaten karena anak tidak sekolah kan bukan hanya SMA mulai dari SD, tadi ketemu yang SD, SMP sampai dengan SMA nah ini yang harus kita lakukan,” tutup mantan Dirjen Dukcapil itu.
Pada pertemuan tersebut salah satu narasumber yakni Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Hadir juga para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan peserta rakor lainnya
(rls)