MAMUJU – Jelang bulan suci ramadhan, Pemprov Sulbar terus tekan inflasi dan akan terjun langsung memantau pangan.
Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Yakub F Solon mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Ex Rumah Jabatan Wagub Sulbar, Senin (13/03/2023).
Mendagri, Tito Karnavian mengatakan, mengendalikan inflasi hampir sama pentingnya dengan menjaga kesehatan, di mana kesehatan harus terus dijaga dan dirawat dengan cara berolahraga yang didukung dengan makanan yang cocok dan sehat.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret di setiap daerah dan masing-masing pihak yang ada, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kabupaten dan stakeholder terkait untuk terus melakukan langkah maju untuk terus menekan inflasi.
“Hal itu juga hampir sama dengan cara menjaga inflasi di negara kita, maka dari itu kita tidak boleh berhenti untuk terus menekan inflasi, ketika sudah terjadi kenaikan maka dampak inflasi itu akan mempengaruhi berbagai hal, termasuk politik, keamanan dan sebagainya akan sangat berbahaya,” katanya.
Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Abdul waris Bestari menyampaikan dirinya mewakili Pemprov Sulbar mengikuti rapat inflasi yang dipimpin oleh Mendagri, Tito Karnavian dilakukan tiap hari Senin dengan tujuan mendengarkan laporan tiap provinsi terkait inflasi dan kebutuhan pangan yang ada di setiap daerah.
“Secara nasional Sulbar berada pada posisi kedua kategori daerah terendah inflasi, namun terdapat beberapa kendala dari segi komoditas yang dipaparkan olehMendagri untuk Sulbar,” ujarnya.
Sesuai arahan Mendagri TPID harus melakukan survei langsung ke lapangan dan TPID Sulbar akan survei sebelum bulan suci ramadhan.
“Ada ketidaksinkronan data sebab kita termasuk daerah surplus, Kabupaten Majene merupakan daerah produksi bawang sedangkan secara potensi kita sebesar 200 ton, sedangkan untuk cabe Kabupaten Polman baru-baru panen cabe dan ini terjadi ketidaksinkronan data di pusat, kita akan sampaikan ke pemerintah pusat terkait hal itu,” kilah Jacob. (*)
